Mendagri Masih Keberatan Kades jadi PNS

Kepada wartawan usai menghadiri diskusi tentang Kapasitas Pelayanan Pemda di Jakarta, Jumat (11/6), Gamawan menyatakan, saat ini draft RUU Desa sudah disiapkan dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun demikian Gamawan juga mengatakan, tidak perlu semua harus dijadikan PNS. Gamawan beralasan, posisi kepala desa lebih pada maslah sosio kultural.

“Kemarin Sekdes minta jadi PNS, sekarang kepala desanya. Apakah persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial dan kultural itu tidak terganggu kalau dijadikan PNS?” ucapnya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mencontohkan Wali Nagari di pedesaan Sumatera Barat. Dipaparkan Gamawan, seorang Wali Nagari adalah seorang tokoh masyarakat. “Mereka kebanyakan tokoh besar di wilayahnya. Kalau dijadikan PNS dan diberi goloingan IIA, apa ini malah tidak memperkecil ketokohan mereka?” tandasnya.

Karenanya Gamawan meminta agar desakan untuk menjadikan kepala desa sebagai PNS itu dikaji ulang. Alasannya, jangan sampai ketokohan seseorang di wilayahnya sebagai kepala desa justru tereduksi karena diangkat menjadi PNS.

Selain itu, jika puluhan ribu kades harus diangkat menjadi kepala desa maka jelas hal itu akan membebani keuangan negara. “Kalau ada 13 ribu minta dijadikan PNS, berapa APBN akan tersedot. Jadi masalah-masalah seperti ini juga perlu dipertimbangkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kementrian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar pemerintah, dalam hal ini Mendagri, mengangkat Kades menjadi PNS. (jpnn)

sumber : http://www.depdagri.go.id/news/2010/06/14/mendagri-masih-keberatan-kades-jadi-pns