Banda Aceh – Keluarga yang sejahtera merupakan barometer suksesnya pembangunan suatu daerah. Untuk itu, Tim Penggerak PKK dituntut untuk berkiprah lebih aktif dalam pembangunan gampong dengan program kerja yang benar-benar menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Banda Aceh Fauziah Zainal Arifin saat melantik delapan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Banda Aceh, Senin (7/12/2015) di Aula Gedung C Balai Kota Banda Aceh.
Ia mengharapkan, Ketua TP PKK yang baru dilantik utnuk terus perkuat sinkronisasi dan koordinasi antar sesama pengurus PKK maupun pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa dan sejahtera. “Keluarga yang sejahtera merupakan barometer suksesnya pembangunan di suatu daerah,” katanya.
Istri Wakil Wali Kota Banda Aceh ini juga menyebutkan, PAUD dan Posyandu merupakan program prioritas dalam rencana pembangunan gampong. “Saat ini ada 100 lebih sekolah PAUD di Banda Aceh, tapi belum merata di tiap gampong. Kita menargetkan minimal harus ada satu PAUD dalam satu gampong.”
Adapun kedelapan Ketua TP PKK yang dilantik tadi yakni Ketua TP PKK Kuta Alam Febi Mutia, Kutaraja Yusriati, Lueng Bata Cut Putri Marlina, Syiah Kuala Syarifah Nur, Ulee Kareng Rosmalidar, Meuraxa Nia Ferdina, Jaya Baru Hamidah, dan Ketua TP PKK Bandar Raya Fajria.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh Drs H Zainal Arifin yang pada kesempatan itu diwakili oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Ir Badrunnisa, mengharapkan agar keberadaan kader PKK dapat membantu dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan setiap keluarga melalui berbagai kegiatan produktif dan kreatif.
Menurut Badrunnisa, untuk mendukung hal tersebut, ada dua hal penting yang perlu dilakukan TP PKK Kecamatan yakni menggalakkan 10 Program Pokok PKK dan membimbing pengurus PKK di wilayah masing-masing. “Masyarakat jangan semata-mata menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek pembangunan. PKK harus berada di garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.”
Salah satu inovasi yang mungkin bisa diterapkan, sebutnya, menerapkan musyawarah perencanaan program PKK, dan mendekatkan program KB kepada masyarakat. “Persoalan Narkoba, dan KDRT berupa kekerasan terhadap perempuan dan anak, trend-nya kini juga meningkat berdasarkan kasus yang dilaporkan,” ungkapnya.
“Jika ada kader PKK yang melihat indikasi terjadi KDRT baik secara fisik maupun psikis di tengah-tengah masyarakat, mohon dilaporkan segera kepada kami. Pasalnya, banyak korban yang tidak mengetahui jika mereka tidak boleh mendapat kekerasan dan pada dasarnya mereka telah dilindungi oleh undang-undang,” pungkasnya. (Jun)