Banda Aceh – Bank Indonesia bekerjasama dengan IPB dan Pemko Banda Aceh melakukan penelitian terhadap Komoditi, Produk dan Jenis Usaha Unggulan (KPJU) UMKM di Banda Aceh. Sedikitnya ada 10 komditas lintas sektor, seperti pariwisata, kuliner, jasa, transportasi, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang dilakukan penelitian untuk kemudian ditetapkan sebagai produk unggulan dari Banda Aceh.
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakota Banda Aceh Iskandar S Sos MSi, Senin (25/9/2017) di ruang rapat Sekdakota Banda Aceh.
FGD ini diikuti oleh Deputi Kepala perwakilan BI Provinsi Aceh Teuku Munandar, perwakilan BNI, Bank Aceh, Kabag perekonomian Muhammad Ridha SSTP MT MSc dan Dinas terkait jajaran Pemko Banda Aceh seperti Disperindag, DPMG dan Bappeda.
Cepi, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan FGD, pihaknya melakukan penelitian ke sembilan kecamatan di Banda Aceh untuk melihat langsung komoditi UMKM apa saja di Banda Aceh yang nantinya akan dinilai dan ditetapkan sebagai produk unggulan.
Produk unggulan ini, lanjutnya nantinya akan dibina oleh Pemko bersama BI dan didorong untuk terus berkembang sehingga menghasilkan produk dengan standar tertentu yang kemudian dapat bersaing dengan produk dari daerah lain, bahkan untuk bersaing dengan produk Negara lain karena akan diimpor.
“Manfaat dari penetapan KPJU unggulan ini, untuk mendapatkan informasi mendasar untuk pembinaan dan pengembangan UMKM. Kemudian komoditas unggulan ditetapkan agar fokus dalam perumusan kebijkana dan program untuk pembinaan dan pengembangan UMKM, yakni pengembangan ekonomi wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing,” tambah Cepi.
Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Teuku Munandar mengatakan IPB sudah ditetapkan menjadi mitra dalam rangka melakukan penelitian komoditas unggulan UMKM diseluruh Indonesia. Menurutnya, dari sisi tugas memang tidak terkait langsung, tapi BI merasa terpanggil dan turun karena produk UMKM perlu dibina dalam rangka memberdayakan masyarakat ekonomi kecil dan menengah.
“Ini berkaitan dengan inflasi karena kalau UMKM tidak diberdayakan akan berdampak pada lemahnya ekonomi kecil dan menurunnya daya beli masyarakat. Makanya kami turun dan salah-satu caranya memberdayakan UMKM,” ujar Teuku Munandar, Deputi dari BI.
Asisten Perkonomian dan Pembangunan Setdakota Banda Aceh, Iskandar S Sos MSi menyambut baik FGD digelar dan kegiatan penelitian yang dilakukan IPB. Menurutnya, ini akan menjadi kegiatan positif karena dapat mendorong berkembangnya UMKM dan mengenalkan produk mereka hingga ke manca Negara.
Lanjutnya, selama ini memang sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Pemko terhadap perajin dan UMKM di Banda Aceh dengan berbagai program.
“Kita sudah memulai dengan program One Village One Product (OVOP). Sudah ada 846 produk mereka dan sudah ada 50 produk yang sudah go nasinoal dan Internasional. Pemerintah juga sudah memberdayakan mereka dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi data kita dulunya kurang valid dan tidak upadate,” ujar Iskandar.
Katanya juga, UMKM di Banda Aceh juga menemui sejumlah kendala dalam mengembangkan usaha mereka, terutam persoalan modal dan akses pasar.
“Karenanya, saya pikir dengan adanya BI dan Perbankan dalam program ini akan menemukan solusi yang akhirnya bisa membantu UMKM,” tutup Iskandar. (mkk)
http://www.bandaacehkota.go.id/