BANDA ACEH, – Pemerintah Kota Banda Aceh meluncurkan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Online di wilayah kota Banda Aceh, Rabu (31/10/2018).
SIPBM Online ini merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang berisikan data dan informasi pembangunan yang saling terhubung antar SKPK.
Program ini dilakukan berkat kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Yayasan Katahati Institute dan Unicef yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data penduduk yang ada di Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengungkapkan, kegiatan SIPBM ini memang sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu.
“Kita melihat ini agak lambat perjalanannya, seharusnya ini sudah selesai dan berjalan dan ini perlu kita evaluasi lagi mengapa bisa terlambat. Tentunya hal ini perlu kita dorong, data itu sangat penting dalam menyusun perencanaan di gampong,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan, sistem anggaran tidak hanya dana ADG saja, namun sekarang banyak dana pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah kota. Meski berkolaborasi dengan pemerintah kota, kita memiliki dana gampong.
Gampong yang kumuh, lanjut Iskandar, juga memiliki bantuan dana investasi. Jika kita gabungkan, jumlahnya hampir Rp 3 miliar, dimana dana investasi itu dilaksanakan oleh BKM.
“SIPBM merupakan data berharga dalam penyusunan perencanaan dan banyak program tidak fungsional terbengkalai karena tidak adanya data valid, tidak bisa dibuat program tidak ada data tidak bisa di reka reka, maka akan jadi persoalan digampong ketika di reka reka, berapa orang miskin di gampong, data sangat diperlukan dan mahal, kalau data salah maka semua salah, segala sesuatu dimulai dari data valid,” jelasnya.
Selain itu, Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri mengatakan, data terintegrasi SIPBM Online Kota Banda Aceh banyak ditemukan data anak belum mempunyai akte kelahiran sebanyak 17.817 dan juga ada data anak putus sekolah.
“Data ini menjadi pondasi awal bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan perencanaan dan mengawal Banda Aceh menjadi kota yang disiplin administratif, dimana juga berdampak sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akses pendidikan,” ungkapnya.