Banda Aceh – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Banda Aceh menggelar rapat konsultasi. Pesertanya terdiri dari segenap pengurus PKK Banda Aceh, PKK Kecamatan, dan PKK Gampong se-Banda Aceh.
Mengangkat tema “Melalui Rakon TP-PKK 2017 Kita Laksanakan Akselerasi dan Sinergitas Pembangunan Melalui Gerakan PKK Demi Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang”, acara ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Iskandar, Rabu (8/11/2017) di aula balai kota.
Dalam sambutannya ia menyebut PKK merupakan sebuah gerakan pembangunan nasional yang tumbuh dari bawah, dimana pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. “Hal ini tentunya mejadi aset yang penting dalam meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan program pembangunan masyarakat di setiap lini,” kata Iskandar yang pada kesempatan itu mewakili wali kota.
Oleh karena itu, sebutnya, diperlukan pemantapan kemampuan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdayaguna dan berhasil guna. “Salah satu program nawa cita yaitu membangun dari pinggiran yang mencerminkan titik fokus pembangunan adalah desa. Dan hal itu telah tertuang pula dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Ia melanjutkan, gampong merupakan basis pertama dalam pembangunan dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. “PKK dapat mengambil bagian penting dengan 10 program pokoknya yang merepresentasikan seluruh kebutuhan dasar setiap keluarga baik fisik maupun non fisik, sehingga PKK mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas.”
Rapat konsultasi PKK yang digelar hari ini, sambungnya, mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam rangka menyinkronkan program PKK secara berjenjang dengan program pembangunan yang mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh. “PKK sebagai mitra pemerintah diharapkan peranannya dalam mendorong terwujudnya pembangunan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” pungkasnya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Panitia Rakon PKK Banda Aceh 2017 Fauziah Zainal Arifin menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pengurus PKK hingga ke tingkat gampong dalam mengelola gerakan PKK. “Harapan kita tercapainya sinkronisasi program kerja di semua jenjang gerakan PKK sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera.”
“Pelaksanaan Rakon berlangsung selama dua hari, 8-9 November 2017 di Aula Balai Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini kami juga menghadirkan sejumlah narasumber antara lain pakar Narkoba dari Dinas Pendidikan Aceh dan Akademisi dari Fakultas Hukum Unsyiah,” kata istri Wakil Wali Kota Banda Aceh tersebut. (Jun)
http://www.bandaacehkota.go.id/
Penutupan
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menutup secara resmi Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Banda Aceh, Kamis (9/11/2017). Acara ini telah berlangsung sejak Rabu (8/11) kemarin di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.
Mengawali sambutannya, Aminullah menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut karena menurutnya sangat diperlukan sebagai wadah sharing informasi dan pendapat bagi kaum ibu, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan kota.
“Walau kami punya kepala dinas, Kabag, dan para pejabat pemerintahan lainnya, namun tanpa dukungan dari kaum ibu kami tidak akan berhasil mewujudkan Kota Banda Aceh yang Gemilang sebagaimana cita-cita kita semua. Jika kaum ibu sudah bersama dalam barisan, kami yakin apapun program pemerintah pasti akan berhasil,” ungkapnya.
Ia pun mengharapkan ke depan peran kaum ibu semakin besar mengingat kaum ibu juga menjadi bagian dari cita-cita pembangunan kota. “Tantangan dan kendala maupun kebutuhan yang menyangkut perempuan tentu kaum ibu yang lebih mengetahuinya dibandingkan kaum bapak, karena istri itu seperti co-pilot jika kita ibaratkan dalam suatu penerbangan pesawat,” ungkapnya lagi.
Di samping itu, wali kota juga akan mengupayakan penambahan anggaran bagi TP-PKK Banda Aceh. “Jika tahun ini anggaran untuk ibu-ibu PKK masih dirasa minim, maka tahun depan akan kita tambah anggaraannya. Begitu pula dengan anggaran bagi institusi lainnya seperti Dharma Wanita dan Dekranasda juga akan kita tambah,” katanya yang disambut applause hadirin.
“Dengan dukungan anggaran yang cukup, saya ingin keberadaan PKK dapat lebih memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperbanyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan usaha kreatif hingga bimbingan penguatan keluarga,” harap wali kota.
Kepada pengurus TP-PKK tingkat gampong, Aminullah mengharapkan perannya juga semakin meningkat dalam pembangunan gampong. “Dengan alokasi dana desa yang besar saat ini yang tentu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM sehingga berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat. Saya berharap pada setiap gampong ada usaha kreatif yang bisa ditonjolkan,” pesannya.
“Mulai tahun depan, insyaallah lembaga keuangan mikro milik Pemko Banda Aceh yakni PT Mahira Muamalah Syariah akan resmi beroperasi untuk membantu permodalan bagi para pelaku usaha UMKM. Untuk itu, saya juga berharap ibu-ibu PKK nantinya dapat ikut mengawasi seluruh tahapan prosesnya sehingga lebih transparan dan tepat sasaran,” pungkas wali kota.
Turut hadir pada acara tersebut di antaranya Ketua TP-PKK Banda Aceh Nurmiaty Aminullah Usman, Wakil Ketua TP-PKK Fauziah Zainal Arifin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Buraida Bahagia, dan Kadisnaker Banda Aceh Sofianuddin, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Jun)