“Atas Keberhasilan Penurunan Inflasi dan Elektronikasi Retribusi Pelabuhan Ulee Lheue”
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyerahkan dua piagam penghargaan sekaligus kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Zainal Arifin Lubis.
Pertama, atas keberhasilan penurunan tingkat inflasi Banda Aceh pada 2019 sehingga menjadi yang terbaik di Pulau Sumatra. Kedua, atas suksesnya implementasi elektronikasi retribusi di Pelabuhan Ulee Lheue.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Aminullah kepada Kepala BI Zainal sebelum pelaksanaan high level meeting “Elektronikasi Transaksi Pemko Banda Aceh”, Senin 15 Juni 2020 di Gedung BI Aceh.
Aminullah menyebut perhatian BI untuk Banda Aceh dalam upaya menurunkan inflasi dan pemanfataan teknologi terkait elektronikasi transaksi sangat luar biasa. “Saya pikir BI pantas mendapatkannya karena telah berkontribusi membawa Banda Aceh ke arah yang lebih baik.”
Mengenai inflasi, kata Aminullah, trennya dalam tiga tahun terakhir terus menurun. “Pada 2017 inflasi Banda Aceh tercatat sebesar 4,86 persen, 2018 1,96 persen, dan pada 2019 lalu berhasil kita tekan lagi menjadi 1,38 persen saja dan menjadi yang terbaik se-Sumatra. Tentu ini tak terlepas dari arahan dan dukungan Pak Zainal dan jajaran.”
Kemudian terkait pilot project elektronikasi retribusi di kawasan Pelabuhan Ulee Lheue juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Dari hasil laporan yang saya terima, terjadi peningkatan penerimaan retribusi dari biasanya Rp 1,2 juta per bulan menjadi Rp 1,6-1,8 juta setiap bulannya,” kata wali kota seraya menyatakan tekadnya untuk memperluas cakupan pelayanan transaksi non tunai.
Zainal pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh wali kota tersebut. “Terima kasih atas penghargaan ini, sungguh saya tidak menduganya. Karena tanpa diminta pun, kami komit untuk memperkuat ekonomi Banda Aceh lewat berbagai program dan kebijakan, salah satunya elektronikasi transaksi keuangan.”
Pihaknya juga mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus mengoptimalkan pemanfataan transaksi non tunai, baik melalui internet/mobile banking maupun QRIS (quick response code indonesian standard). “Dengan QR code masyarakat dapat bertransaksi lebih aman, cepat, nyaman, dan efisien.”
“Penerimaan daerah melalui retribusi dan pajak pun akan semakin meningkat karena potensi ‘kebocoran’ dana sangat kecil jika menggunakan transaksi non tunai. UMKM akan terdata dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sementara bagi pengusaha berpotensi meningkatkan penjualan, menekan biaya pengelolaan kas, dan terhindar dari uang palsu, serta banyak keuntungan lainnya. “Dan yang tak kalah penting di masa Covid-19 ini dapat menghindarkan penularan virus lewat uang kertas,” katanya lagi.
Bertajuk “Strategi Pembayaran Digital di Era Pandemi Covid-19 dan Tatanan Normal Baru”, high level meeting tersebut turut diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bachtiar, para Kepala SKPK dan pejabat terkait Pemko Banda Aceh, jajaran pejabat BI, Bank Aceh Syariah, dan Link Aja. (Jun)