Banda Aceh – Tiga tahun masa pemerintahan Banda Aceh dibawah nahkoda Aminullah Usman bersama Zainal Arifin (AZ) mengundang banyak perhatian berbagai kalangan. Banyak yang menyampaikan apresiasi, dan tak sedikit pula yang kerap memberi saran serta masukan, khususnya dari stakeholder, pengamat ekonomi, dan hingga organisasi kepemudaan di Aceh, terutama di Banda Aceh.
Dari sebuah acara yang ditayangkan secara virtual (Live Streaming) di Instagram LSM Generasi Aceh Peduli (GAP), oleh Ketua GAP Heri Safrijal turut menghadirkan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman SE Ak MM, pakar ekonomi yang juga akademisi dari Unsyiah Dr Amri SE Msi, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Isnaini Husda SE, Sekjen KNPI Banda Aceh Zulkifli Andi Govi, dan bertindak sebagai moderator Ketua Brigade Anak Serdadu (BAS) Aceh Drs Isa Alima.
Dari semua penyampaian, semua pembicara turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Aminullah – Zainal. Pasalnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Banda Aceh saat ini dinilai sangat harmonis.
Isnaini Husda dalam kesempatannya menyampaikan, selama tiga tahun Amin – Zainal memimpin kota, ia menilai banyak perkembangan juga di sektor pembangunan, terutama pada pemenuhan kebutuhan warga kota, yaitu kebutuhan air salah-satunya.
“Walaupun masih harus terus berbenah secara keseluruhan namun kita bisa melihat keseriusan Pemko saat ini dengan membangun Reservoir untuk kebutuhan air masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan sejumlah upaya Pemko saat ini seperti penataan lahan parkir, relokasi pasar peunayong sebagai terobosan baru dalam penataan kota, sektor kebersihan dan keindahan kota juga menjadi poin penting dalam menyulap wajah Banda Aceh lebih baik lagi, katanya.
Sementara itu, pakar ekonomi yang dikenal kritis dengan data-datanya, Dr Amri SE pun turut memberikan komentar. Dalam kesempatannya ia menyampaikan bahwa hampir tak ada celah untuk menaruh kata ‘gagal’ pada kinerja AZ. Namun, Amri cukupkan diri dengan menyampaikan pandangannya dari segi penataan kota, yang dimana ia menilai Banda Aceh sebagai miniaturnya Aceh sudah selayaknya dilaksanakan perencanaan pembangunan antara Banda Aceh dengan Aceh Besar.
“Pertama kali saya menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan AZ atas keberhasilan memimpin Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui Banda Aceh itu adalah miniaturnya Aceh, jadi kalau berbicara Aceh sama juga dengan berbicara Banda Aceh.” ujarnya.
Menurutnya, karena semua etnis kabupaten/kota di Aceh, bahkan etnis secara nasional itu ada di Banda Aceh, “semua instansi vertikal pun ada di Banda Aceh, tentu yang mampir disini bukan hanya orang dasar, tetapi seluruh nusantara etnisnya ada di Aceh.”
Baginya, sebagai Ibukota Provinsi, Banda Aceh dengan luas dan kepadatan jumlah penduduknya saat ini sudah sepantasnya lebih hebat dari 22 kabupaten/kota lainnya di Aceh.
“Persoalan sekarang ini adalah luasnya Banda Aceh. Saya 5 tahun yang lalu pernah melakukan penelitian pengembangan dan penataan Ibukota Provinsi Aceh, dimana luasnya Banda Aceh ini sangat kecil, dari segi penataan ini sangat payah, maka dari itu dari hasil penelitian saya dapat disimpulkan bahwa perlu perencanaan pembangunan bersama antara Banda Aceh dengan Aceh Besar (pinggiran/perbatasan), jika itu dilakukan maka Banda Aceh sudah cukup ideal sebagai Ibukota.”
Amri pun berharap kerjasama perencanaan itu dapat diwujudkan, seperti halnya air yang berasal dari Aceh Besar, sampah dari Banda Aceh juga dibuang ke Aceh Besar (TPA sampah), karena itu perlu perencanaan bersama, ungkapnya. “Idealnya seperti bangunan gedung kantor-kantor provinsi itu letaknya di pinggiran Banda Aceh, kita perlu lakukan pengembangan disini dan bukan berarti mencaplok Aceh Besar.”
Sekjen KNPI Zulkifli Andi Govi atau yang biasa disapa Dek Jol pun mengapresiasikan kepemerintahan AZ. Katanya, Banda Aceh bukan hanya bisa menjadi acuan dari segi pendidikan dan pengembangan jasanya, akan tetapi keharmonisan AZ dalam menahkodai pemerintahan juga harus dicontoh oleh daerah lainnya.
“Aminullah dan Zainal merupakan sosok pemimpin yang sangat amanah dalam menjalankan roda pemerintahan. Cukup solid dan rendah hati terhadap masyarakat, serta cukup dekat dengan segala unsur masyarakat. Oleh sebab itu, kami kaum muda memaknai tiga tahun AZ ini sebagai sesuatu kesuksesan dan patut ditiru daerah lainnya di Aceh,” kata Dek Jol.
Menanggapi semua hal itu, Wali Kota pun mengungkapkan rasa syukurnya serta mengapresiasikan kembali setiap respon tersebut. Ia menyebutkan, disamping bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin dan jajaran SKPK, unsur dukungan stakeholder dan masyarakat adalah unsur paling utama.
“Semua prestasi dan pencapaian kami dalam tiga tahun ini merupakan andil bersama, semua kita yang ingin Banda Aceh maju intinya,” kata Aminullah.
Ia pun sekilas memaparkan berbagai terobosan dan prestasinya dalam kurun tiga tahun terakhir. Dua diantara prestasi gemilang yang menjadi fokus perhatian publik adalah membawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh menjadi terbaik dua nasional dan meraih serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah selama 12 tahun berturut-turut.
Aminullah menjelaskan, IPM Banda Aceh pada 2019 tercatat 85,07. Dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, Banda Aceh hanya berada satu strip di bawah Yogyakarta yang berada di peringkat pertama (86,65). Sementara posisi tiga ditempati oleh Jakarta Selatan (84,75). IPM yang dibukukan Banda Aceh pun jauh di atas provinsi, yakni 71,90 dan nasional 71,92. Hal ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Menanjaknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan pada 2017 tercatat sebesar 7,44 persen, 2018 7,25 persen, dan 2019 terus menurun hingga 7,22 persen. Sementara pengangguran pada 2019 hanya tersisa 6,92 persen, turun jauh dari 12 persen yang dibukukan pada 2015 silam,” ungkapnya.
Untuk demikian, Aminullah pun mengajak seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintahan untuk terus bersama-sama mendukung dan bekerja dalam memajukan Banda Aceh dimasa yang akan datang.