Banda Aceh – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong Kota Banda Aceh (Dwi Putrasyah) Kamis (2/7/2020) bersama jajarannya menghadiri Rapat Komisi I dengan mitra kerja terkait pembahasan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun 2019.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Banggar Lt 3 DPRK Banda Aceh, dipimpin oleh Sekretaris Komisi I (M. Arifin), juga dihadiri oleh Wakil Ketua (Usman, SE), Tuanku Muhammad, S.Pd. I, Husaini, dan H.Iskandar Mahmud, SH.
Kepala DPMG menyampaikan jumlah anggaran 2019 sebesar Rp. 9.088.336.284 dan terealisasi sebesar Rp. 8.917.420.839 (98,12%). Bila dirinci dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.580.902.704 terealisasi sebesar Rp. 2.579.195.932 (99,93%) dan belanja langsung Rp. 6.507.433.580 terealisasi sebesar Rp. 6.338.224.97. (97,40%)..
Seluruh Belanja Langsung digunakan untuk 9 program dan 36 kegiatan. Sisa anggaran terjadi karena penghematan tagihan listrik, penyesuaian perjalanan dinas, honor, BBM, dan sisa lebih negosiasi harga pekerjaan. Juga disampaikan tentang pencapaian kinerja terkait Dana Desa, dan BLT.
Komisi I memberi apresiasi terhadap pencapaian kinerja DPMG, dan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan 2019, seperti biaya perjalanan dinas, Tenaga kontrak yang mengundurkan diri, PMT-AS, hubungan antara keuchik dan TPG.
Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad usai rapat mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan beberapa OPD tersebut diketahui bahwa daya serap anggaran pada setiap OPD tersebut mencapai 90% lebih. Artinya kata dia, OPD tersebut mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik sehingga tidak masuk dalam catatan oleh Badan Periksa Keuangan (BPK).
“Pertemuan kita lebih mempertanyakan hal-hal yang kami rasa butuh kejelasan apa yang seharusnya dilakukan,” kata Tuanku.
Ia melanjutkan, Komisi I juga mendorong program-program OPD yang terlaksana dengan baik pada 2019 juga kembali berjalan dengan baik dan lancar tahun ini. Oleh karena itu, Komisi I juga mempertanyakan apakah anggaran untuk program tersebut masih sedikit, atau perlu ditambah.
“Intinya lebih kepada mengecek kepada realisasi anggaran, kemudian juga program yang sudah berjalan,” ujarnya.
Komisi I kata Tuanku, terus berupaya agar seluruh mitra kerja mampu bekerja dan mampu menyerap anggaran yang sudah disepakati dengan baik, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Banda Aceh.[]