BANDA ACEH – Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan, sejumlah program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, baik yang selama ini dilakukan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, banyak yang belum tepat sasaran. Menurutnya, meskipun jumlah masyarakat miskin cenderung menurun setiap tahunnya, namun masih banyak warga yang belum menerima manfaat dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Menurut Illiza, banyaknya bantuan untuk masyarakat miskin yang penyalurannya tidak tepat sasaran itu, disebabkan perbedaan data antara yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan program. Sehingga banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal.
“Selama ini, masing-masing SKPD menggunakan data sendiri, dimana pendataannya menggunakan indikator yang ditetapkan secara nasional. Padahal, kriteria masyarakat miskin setiap daerah tidak sama. Sehingga perlu ditetapkan kriteria berdasarkan indikator lokal yang lebih spesifik,” kata Illiza kepada Serambi, Minggu (24/10).
Karena itu, Pemko Banda Aceh kemudian mendata ulang jumlah masyarakat miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2010, yakni 7.853 kepala keluarga (KK). Data tersebut diharapkan menjadi acuan dasar bagi setiap program penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Keberlanjutan PNPM-Mandiri yang digelar di hotel Sultan (Jakarta) pada 21-23 Oktober lalu, Illiza juga mengungkapkan perlunya pendataan ulang melalui unifikasi terhadap data masyarakat miskin di Kota Banda Aceh, agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Karena kriteria yang ditetapkan oleh BPS selama ini belum menjadi acuan untuk semua SKPD, dan adanya perbedaan data kemiskinan antar SKPD dengan data yang ada di BPS. Selain itu, data rumah tangga miskin belum seluruhnya berdasarkan nama dan alamat.
Dari 7.853 KK masyarakat miskin Kota Banda Aceh yang didata ulang sesuai indikator lokal, 4.222 KK di antaranya masuk dalam kategori fakir, dan 6.631 KK masuk dalam kategori miskin. Untuk kategori fakir dinilai berdasarkan 14 indikator. Yakni, pendapatan kurang dari Rp 450 ribu per bulan, tidak memiliki rumah atau memiliki rumah dengan luas lantai tidak lebih dari 4 m2/KK, kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan, sumber air minum dari sumur, tidak pernah makan daging dalam seminggu, tidak mampu beli pakaian baru dalam waktu enam bulan sekali, dan hanya mampu berobat di tingkat Puskesmas.
Selain itu, harta atau tabungannya kurang dari Rp 500 ribu, lantai rumah menggunakan semen kasar, dinding rumah dari kayu kualitas rendah, rumah tidak teraliri listrik, kesehatan balita terindikasi kurang gizi, pendidikan tertinggi hanya tamat SD/MI, dan hanya mampu menyekolahkan anak hingga SD/MI.
Sementara untuk kategori miskin, indikatornya yaitu pendapatan hanya sekitar Rp 900 ribu per bulan, memiliki rumah dengan luas lantai 5-7 m2/KK, kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan, sumber air minum dari sumur, makan daging hanya sekali dalam seminggu, hanya mampu beli pakaian baru satu kali dalam waktu enam bulan, dan mampu berobat ke rumah sakit.
Indikator lainnya, memiliki harta atau tabungannya tidak lebih dari Rp 1 juta, lantai rumah menggunakan semen halus, dinding rumah tembok kualitas rendah, rumah memiliki penerangan listrik, kesehatan balita terindikasi kurang gizi, pendidikan tertinggi hanya tamat SMP/MTs, dan hanya mampu menyekolahkan anak hingga SMP/MTs.(th)
sumber : http://www.serambinews.com/
artikel terkait :
Leave a Reply