Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) yang mengarahkan Dana Desa Tahun 2025 untuk mendukung program ketahanan pangan, dengan melibatkan langsung Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai pengelola utama.
Menurut Ismawardi, kebijakan ini bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga menjadi angin segar bagi upaya swasembada pangan dan peningkatan ekonomi di tingkat gampong.
Ismawardi menilai langkah ini sebagai komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi nasional.
Apalagi, program ini telah selaras dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis, dan saya sangat mendukung program ini karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa melalui BUMG akan meningkatkan produktivitas gampong dan menekan ketergantungan terhadap produk dari luar,” ujar Ismawardi, Jumat (02/05/2025).
Menurut politisi dari Dapil Kutaraja dan Meuraxa ini, potensi gampong di Banda Aceh sangat besar jika dikelola secara profesional.
Keterlibatan BUMG dalam program ini menjadi bagian penting untuk mendorong Badan Usaha Milik Gampong agar lebih produktif dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) secara mandiri.
Data dari DPMG Kota Banda Aceh mencatat, saat ini sudah terdapat 34 BUMG yang berbadan hukum resmi dari Kemenkumham. Sementara itu, 44 gampong lainnya sedang dalam proses pendaftaran, dan 12 gampong masih pada tahap pembentukan BUMG.
Dengan adanya program ketahanan pangan ini, pemerintah berharap 90 BUMG di Banda Aceh akan aktif dan lebih berdaya guna dalam waktu dekat.
Kepala Dinas DPMG Kota Banda Aceh, Ir. Muhammad Syaifuddin Ambia, ST., MT, menjelaskan bahwa total pagu Dana Desa Kota Banda Aceh untuk tahun 2025 mencapai Rp 78.956.127.000. Dari jumlah itu, sekitar Rp 29.296.597.668 telah disalurkan ke 57 gampong.
Sementara 33 gampong lainnya sedang dalam proses verifikasi di tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang terdiri atas 7 gampong di tahap akhir dan 26 gampong yang masih melengkapi berkas pengajuan.
“Tahun 2025 ini penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada prioritas nasional yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, serta kegiatan pembangunan lainnya sesuai aturan yang berlaku,” terang Syaifuddin Ambia.
Lebih lanjut ia menambahkan, untuk kegiatan ketahanan pangan, Pemko Banda Aceh telah mengarahkan seluruh kegiatan dikelola oleh BUMG.
Hal ini dianggap sebagai langkah efisiensi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal secara langsung, sesuai dengan semangat swasembada pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden.
Salah satu program konkret yang dijalankan adalah Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), sebuah program ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas lokal.
Program ini dijalankan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan telah dimulai di enam gampong di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuta Alam (Gampong Lambaro Skep, Kuta Alam, dan Beurawe), serta Kecamatan Ulee Kareng (Gampong Ilie, Lambhuk, dan Ceurih).
Kegiatan P2B ini bersumber dari bantuan Kementerian Desa dalam bentuk bibit tanaman, pupuk, dan berbagai pelatihan teknis, yang pelaksanaannya juga dapat menggandeng BUMG setempat.
Diharapkan dari program ini, warga tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tapi juga bisa menghasilkan tambahan penghasilan baik secara individu maupun berkelompok.
Ismawardi menilai keterlibatan BUMG dalam kegiatan seperti P2B adalah bukti bahwa desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh jika diberi kepercayaan dan didampingi dengan benar.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Program ini bisa menjadi model keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Namun tentu saja harus diimbangi dengan kontrol dan pembinaan yang konsisten agar hasilnya bisa maksimal dan berkelanjutan,” ujar Ismawardi.
Ia juga mengingatkan agar BUMG tidak hanya aktif pada tahap pelaksanaan kegiatan, tapi juga mampu merancang strategi jangka panjang agar terus bertumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang profesional dan mandiri.
Menurutnya, potensi pasar untuk produk lokal dari gampong sangat besar, apalagi jika dikemas dengan baik dan dipasarkan secara digital.
Sebagai wakil rakyat, Ismawardi terus mengawal pelaksanaan program-program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi gampong ini. Ia menyebut, jika seluruh gampong di Banda Aceh bisa memaksimalkan potensi Dana Desa, maka persoalan ketergantungan ekonomi terhadap pusat bisa ditekan secara bertahap.[Is]
habanusantara.net -edit