[13-8-2025] Bidang Pemerintahan Mukim danGampong DPMG Kota Banda Aceh mengikuti zoom meeting Rakor dengan Dirjen Bina Pemdes terkait BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam semangat memperkuat kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilaksanakan secara online melalui media zoom.
Rakor ini mengangkat tema:
“Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD melalui Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.”
Dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, La Ode Ahmad, serta dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan.
rakor ini menegaskan komitmen bersama untuk:
✅ Memastikan seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD terlindungi dalam skema jaminan sosial dan ketenagakerjaan
✅ Mendorong integrasi kebijakan antara pusat dan daerah
✅ Menyusun pedoman teknis dan mekanisme pendaftaran yang inklusif dan berkelanjutan
Sampai dengan saat ini, Kepesertaan Jamsostek bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diseluruh Indonesia baru mencapai 78,02 %, dan 36,93% bagi Badan Permusyawaran Desa. Dirjen Bina Pemdes mengharapkan agar jumlah ini bisa terus meningkat, sehingga seluruh aparat Pemerintah Desa mendapatkan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, bukan hanya soal insentif, tapi perlindungan kerja yang adil dan berkelanjutan,” tegas La Ode dalam sambutannya.