Banda Aceh – Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin membuka secara resmi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh 2020.
Mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Gemilang”, kegiatan yang diikuti oleh seluruh SKPK, anggota dewan, ulama, akademisi, dan stakeholder lainnya ini digelar di aula balai kota, Senin (25/2/2019).
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Cek Zainal ini mengatakan, proses penyusunan RKPK telah dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang tahunan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga pada forum gabungan OPD hari ini.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelesaikan rancangan RKPK dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang. “Di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antar stakeholder untuk mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang.”
Ia mengingatkan, kemampuan penganggaran Pemko Banda Aceh sangatlah terbatas, sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBK jumlahnya sangat banyak. “Oleh karena itu, diperlukan program-program prioritas sesuai dengan kebijakan pembangunan pada setiap tahunnya yang sudah tercantum dalam RPJMD,” katanya.
Ia pun mengharapkan perencanaan pembangunan yang dirancang tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa mendatang dengan peningkatan kualitas perencanaan terhadap permasalahan pembangunan yang ada berdasarkan data.
Dan salah satu upaya peningkatan kualitas perencanaan adalah dengan menerapkan sistem elektronik pada sistem pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. “Mulai pelaksanaan Musrenbang tahun ini, proses perencanaan pembangunan Banda Aceh menggunakan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM),” katanya lagi.
Masih menurut Cek Zainal, banyak masalah penting yang selama ini tidak terdeteksi oleh OPD, dan kini terbukti melalui SIPBM dapat dengan jelas terlihat dan ternyata merupakan permasalahan mendasar yang harus dituntaskan segera.
“Hal ini karena semua data SIPBM di linput langsung oleh masyarakat gampong. Dan dalam kesempatan ini, kami mengapresiasi Kecamatan Kuta Alam yang seluruh gampongnya sudah menginput data walau masih di bawah 50 persen.”
“Kecamatan Kuta Alam akan menjadi pilot project SIPBM tahun ini. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kecamatan yang lain dan juga Kecamatan Kuta Alam untuk terus melakukan update data,” sambungnya.
Katanya lagi, dengan SIPBM diharapkan usulan program setiap tahun yang dilakukannya oleh OPD bukanlah program copy paste dari usulan program tahun yang lalu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat –evidence based planning.
“Program yang sesuai dengan data permasalahan yang ada bukan menurut perkiraan. Kembangkanlah inovasi saudara dalam membangun kota ini. Setiap OPD harus mampu menunjukkan inovasi setiap tahun. One Agency One Innovation,” pungkasnya. (Jun)