Pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu dapat terpenuhi dengan menggunakan sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Dengan aplikasi ini, kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dapat dilakukan by name by address.
Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah mereka untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun individu.
Sebagaimana kita sadari bersama, bahwa dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi anak, dibutuhkan program multi sektoral yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting adanya ketersediaan data secara akurat dan berkelanjutan.
“Pada tahun ini, Kota Banda Aceh selaku ibu kota Provinsi Aceh akan berupaya menyajikan Data Data berbasis Aplikasi e-PPGBM itu lebih akurat dan tepat, Sehingga bisa betul-betul menjadi sebuah dasar dalam mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan, dan dasar penyusunan rencana intervensi dengan lintas program dan sektor untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi masalah gizi baik secara komunitas maupun individu,”.
Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor: 121/PMD.00.01/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Dukungan Pendamping Profesional P3MD dalam Percepatan Input Data Hasil Pemantauan Pertumbuhan Balita pada Aplikasi e-PPGBM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong mengharapkan peran pendamping desa dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang ada di gampong untuk mempercepat proses pendataan secara langsung terhadap seluruh balita yang ada di Kota Banda Aceh, langsung ke rumah sasaran by name by address.
Hal ini dilakukan sesuai hasil koordinasi dengan Dinkes Kota Banda Aceh, sehingga data itu bisa lebih akurat dan benar. Selanjutnya data tersebut akan diinput kedalam Aplikasi e-PPGBM) oleh Dinkes Kota Banda Aceh, melalui TPG yang ada di Puskemas.
Di dalam e-PPGBM beberapa data yang akan diinput adalah sebagai berikut :
- Daftar Anak berstatus Gizi
- Daftar Balita berstatus Gizi
- Rekap Balita berstatus Gizi dan Usia
- Rekap Balita berstatus Gizi, Usia dan Jenis kelamin
- Laporan KPSP
- Laporan KIA
- Rekap perkembangan Balita
- Daftar penerima PMT
Sampai saat ini (28-5-2020) Jumlah Balita yang sudah didata di Kota Banda Aceh adalah :
- Kecamatan Jaya Baru = 463 Balita
- Kecamatan Kuta Alam = 47 Balita
- Kecamatan Banda Raya = 1943 Balita
- Kecamatan Meuraxa = Proses pendataan
- Kecamatan Baiturrahman= Proses pendataan
- Kecamatan Kutaraja = 65 Balita
- Kecamatan Lueng Bata = Proses pendataan
- Kecamatan Syiah Kuala = 85 Balita
- Kecamatan Ulee Kareng = 825 Balita
Akibat pandemi Covid 19, menjadi salah satu penyebab terhambatnya pendataan balita tersebut untukpemenuhan pengimputan data e-PPGBM, karena terbatasnya ruang gerak dan waktu para KPM dan pera pendamping dalam melakukan pendataan dan pertemuan.
Dan satu lagi yang menjadi penyebab signifikan adalah tertundanya pelaksanaan penimbangan serentak di Kota Banda Aceh, padahal rencana awalnya adalah pekan penimbangan balita itu salah satu targetnya adalah menuntaskan penimbangan, pengukuran dan pendataan jumlah balita di di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, masalah kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan angka stunting pada bawah lima tahun (balita), yaitu sebesar 37,2%. “Angka ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO), yaitu sebesar 20%.
Informasi perkembangan secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan mengenai status gizi dan kinerja gizi yang bersifat agregat di suatu wilayah, khususnya di kabupaten dan kota telah diperoleh melalui kegiatan survei PSG yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2017. Namun, data berdasarkan individu sampai saat ini belum dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, dengan data by name by address dengan e-PPGBM, intervensi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan.
Diharapkan, nantinya peran pihak terkait yang berlandaskan pada dasar kemitraan dan sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehingga pembangunan kesehatan berhasil guna dan memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya.
By. KHAIRUDDIN
TA-PSD KOTA BANDA ACEH