Ada empat kabupaten/kota yang menerima penghargaan IGA 2012 yakni Kota Banda Aceh, Tangerang, Sumedang dan Ponorogo serta delapan lainnya nominator unggulan,” kata Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni di Jakarta, Jumat (8/12).
Menurut Sekjen Kemendagri, ada empat kategori yang menjadi penilaian Kementerian dalam Negeri untuk mendapat penghargaan IGA, yakni tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing.
Kategori tata kelola pemerintahan diraih Kota Banda Aceh dengan program Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena), dan nominatornya Kabupaten Lampung Barat dengan programnya Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), serta Kabupaten Sumbawa Barat dengan program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga (PBRT).
Kategori pelayanan publik diraih Kota Tangerang dengan program multiguna, sementara kabupaten Balangan dengan programnya Jaminan Kesehatan Daerah dan Kota Mataram dengan program Lingkungan dengan Sampah Nihil (LISAN) sebagai nominator unggulan.
Kategori Pemberdayaan Masyaraka,t Kabupaten Ponorogo dengan program sertifikasi tanah demi menumbuhkan wirausahawan baru mampu menyisihkan Pamekasan yang mengandalkan program pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan, dan kabupaten Bojonegoro dengan program gerakan beternak sambil beramal.
Untuk kategori daya saing daerah, program Sumedang Puseur Budaya Sunda mampu membawa kabupaten Sumedang menerima penghargaan tersebut, yang menyisihkan Kabupaten Sleman dengan programnya pengembangan kawasan wisata minat khusus lava tour, dan Kabupaten Bantaeng yang mengandalkan program pertanian berbasis desa.
“Empat kabupaten/kota yang menerima penghargaan IGA 2012 akan menjadi contoh bagi daerah lain, saya berharap semua daerah di Indonesia mampu menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian melalui berbagai inovasi,” kata Diah Anggraeni.
Menurutnya, penghargaan IGA yang dilaksanakan sejak 2007 itu merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kemendagri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang diamanatkan dalam pasal 219 Undang-undang 32/2004.
Program yang telah dilakukan Pemerintah Daerah itu merupakan bukti kemampuan inovasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal kepada wartawan seusai menerima penghargaan itu mengatakan program Musrena yang diandalkan Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sejak 2007.
“Penghargaan ini milik warga kota Banda Aceh, tanpa dukungan masyarakat tentu program itu tidak terlaksana dengan baik,” kata Illiza Sa’aduddin Djamal.(ANT/WID)
Sumber :Sekretariat Negara RI
Leave a Reply