Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Online, yakni suatu sistem database berbasis website yang berisikan layanan bagi masyarakat dan pemerintahan gampong.
Selain menyediakan data kependudukan yang terupdate secara dinamis, Katahati Institute selaku pelaksana program dengan dukungan Unicef, juga akan menyediakan layanan pemberitahuan jadwal bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Orang Tua Anak melalui pesan singkat.
Isra Safril, Aceh Social Protection Officer-Katahati Institute menyebutkan, seluruh data SIPBM ini nantinya dapat diakses oleh seluruh stakeholder sebagai baseline dalam perencanaan pembangunan.
“Selain itu sebagai sebuah sistem, semuanya akan diintegrasikan dengan data kependudukan yang bebasis dari SIAK,” jelas Isra pasca pertemuan dengan Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh M Nurdin SSos beserta sejumlah Kepala SKPD, Camat dan Kabag di lingkungan Setdako Banda Aceh, Selasa (1/9/2015).
Tambah Isra, SIPBM Online ini merupakan Programme Cooperation Agreement (PCA) atau Perjanjian Kerjasama Program antara Unicef Banda Aceh selaku donor dengan Katahati Institute selaku lembaga yang melaksanakan dan bertanggung jawab yakni dalam Program Perlindungan Sosial Aceh, dengan kurun waktu kerja sama dari Mei hingga Desember 2015.
Sebagai output dari program ini, papar Isra, selain SIPBM Online yang bekerjasama dengan Pemko Banda Aceh, pihaknya dengan Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh akan melahirkan Rencana Aksi Perlindungan Sosial Aceh.
“Penerapan Program SIPBM Online ini sebagai langkah bagi Pemerintah Gampong guna adanya data kependudukan detail yang masih tertinggal, karena selama ini pasca survey atau pendataan, tidak ada data penduduk detail,” jelasnya
Katanya lagi, pemerintah gampong akan sangat membutuhkan data tersebut, apalagi kondisi saat ini pemerintah gampong diharuskan membuat profil gampong yang di dalamnnya memuat sejumlah data yang diperlukan sebagai buku profil gampong.
Program ini, urainya, akan dibagi dalam tiga tahapan. Untuk jangka pendek antara lain integrasi data SIAK ke dalam SIPBM Online, pengembangan SIPBM Online khusus untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pemberitahuan kepada ibu hamil dan orang tua anak terkait jadwal pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan ibu menyusui, imunisasi anak dan pendaftaran anak untuk masuk sekolah.
Hal lainnya, saat ini pihaknya juga tengah menjalankan pilot project layanan admistrasi “Gampong Sehat” bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Banda Aceh di sembilan desa yakni Gampong Setui, Kota Baru, Blang Oi, Pineung, Lueng Bata, Lampaseh Kota, Lhong Raya, Lamtemen, dan Lamteh.
Untuk lanjutan jangka menengah pasca tidak ada program kerja sama dengan UNICEF dan Katahati Institute, harapnya, bisa dilanjutkan oleh Pemko Banda Aceh dengan pengembangan SIPBM Online seluruh sektor, layanan administrasi gampong (81 gampong) yang dijalankan melalui sistem SIPBM.
“Layanan database penerima manfaat dan bantuan dari Pemerintah maupun pihak ketiga yang diupdate dari level gampong dan SKPK/Dinas/Badan serta layanan update kependudukan seluruh gampong secara dinamis juga bisa dilanjutkan,” paparnya seraya menambahkan untuk jangka panjang, program ini bisa menjadi baseline bagi seluruh stakeholder dalam program pembangunan dan layanan bagi masyarakat.
Sementara itu, pada pertemuan antara tim SIPBM dan jajaran Pemko Banda Aceh yang digelar di balai kota, M Nurdin mengungkapkan aplikasi ini belum pernah diterapkan di daerah lain di Indonesia. “Aplikasi ini ditunggu oleh Bappenas dan juga Kementerian Pendidikan Nasional, berhasil-tidaknya tentu tergantung dari kita semua.”
Untuk itu, ia mengharapkan agar SKPD terkait untuk mem-follow up pertemuah hari ini dengan menjadwalkan rapat lanjutan terutama untuk membahas output program ini bagi SKPD-SKPD.
“Ini merupakan sebuah inovasi, data dikelola oleh desa sehingga lebih akurat dan memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tolong dipastikan untuk jangka pendek, manfaat langsung program ini dapat dirasakan oleh masyarakat baik di tingkat desa maupun kecamatan,” pungkasnya. (Isr/Jun)