Jakarta, Kominfo — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggir. Hal ini demi untuk meningkatkan pembangunan desa-desa di Indonesia yang hingga saat ini masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Meski kita sudah menjadi negara kekuatan ekonomi peringkat 16 di dunia, tidak ada artinya jika melihat masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Oleh karenanya, Presiden Jokowi melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” papar Mendes PDTT pada Diskusi Media “Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)” di Galeri Nasional Indonesia (09/04/2017).
Sebagai wujud komitmen tersebut, lanjutnya, Dana Desa yang dialokasikan Presiden Jokowi di tahun 2016 mencapai Rp 46,9 triliun, dan meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Program Dana Desa ini, menurutnya, bukan hanya pertama di Indonesia, namun juga pertama sekaligus yang terbesar di dunia.
Namun Presiden Jokowi juga menegaskan agar alokasi Dana Desa tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. “Presiden minta Dana Desa bukan hanya meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” jelas Mendes PDTT.
Dalam forum tersebut, Mendes PDTT memaparkan program-program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi, di antaranya pengembangan Produk Unggulan Desa/Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prudes/Prukades).
“One village one product. Desa diminta tentukan produknya, sehingga desa punya skala produksi yang cukup. Dengan model clusterisasi ini, masyarakat desa bisa punya income yang akan memberikan consumption power,” jelas Menteri Eko.
Lebih lanjut Mendes PDTT juga menyampaikan bahwa program Prukades ini adalah salah satu program utama karena berkaitan langsung dengan program 19 kementerian/lembaga.
“Program Prukades ini jadi program nomor satu, karena pengembangan desa itu bukan hanya dari Dana Desa saja, namun sebagian program dari 19 k/l programnya juga masuk desa. Makanya Presiden minta 19 k/l tersebut juga fokus ke pengembangan desa,” tegas Mendes PDTT.
Terkait pengelolaan Dana Desa, Menteri Eko menegaskan bahwa ia optimis akan transparansi dan pengawasan dana tersebut. “Dana Desa ini sangat transparan sekali. Tiga kementerian juga membentuk satuan tugas untuk mengawasi Dana Desa ini, yaitu Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga diawasi oleh BPK, KPK, BPKP, NGO, dan lainnya.”
Apalagi, lanjutnya, jika peran masyarakat untuk mengawasi juga ditingkatkan. Untuk hal ini, ia berharap media dapat turut serta membantu meningkatkan awareness masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut.
Forum diskusi ketiga yang diselenggarakan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo ini mengangkat tema “Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Desa”. Selain Mendes PDTT, turut hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Iskandar Simorangkir; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Budiman Sudjatmiko; serta Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Peneliti Institue for Research and Empowerment, Abdur Rozaki. (VY)