*Untuk Mendongkrak Sektor Pariwisata*
Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengharapkan peran besar dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dalam upaya pelestarian cagar budaya yang tersebar begitu banyak di seluruh wilayah nusantara.
Upaya itu diproyeksikan dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan, khususnya ke kabupaten/kota anggota JKPI. “Tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian darah, yang secara otomatis akan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.”
Hal tersebut disampaikan Aminullah dalam sambutannya pada Seminar Internasional JKPI bertema “Pusaka Waktu” di Aula Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Selasa 30 Maret 2021. Seminar itu merupakan rangkaian acara Pra Kongres V JKPI di Ibukota Provinsi Aceh.
Lewat seminar itu pula, ia berharap bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka peningkatan peran JKPI ke depan. “Dengan peran yang besar, kita bisa memanfaatkannya untuk ‘menjual’ kelebihan masing-masing daerah, sehingga bisa semakin menggugah masyarakat dunia untuk hadir, yang tentu akan berdampak pada sektor ekonomi,” katanya.
Aminullah mengungkapkan, pihaknya telah membuktikan pembangunan sektor pariwisata seiring dengan perdagangan dan jasa yang juga menjadi sektor andalan, telah membawa Banda Aceh ke arah yang lebih baik. “Walau Aceh disebutkan sebagai provinsi termiskin di Sumatra, tapi Banda Aceh satu-satunya kabupaten/kota yang masuk zona hijau kemiskinan.”
Persentasenya pun jauh di bawah rata-rata tingkat provinsi. “Walau di tengah pandemi Covid-19, angka kemiskinan Banda Aceh menurun 0,32 persen dari 7,22 persen pada 2019 menjadi hingga 6,90 persen pada 2020. Kemudian didukung pencapaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sejumlah indikatornya, IPM Banda Aceh pun melejit ke peringkat dua nasional dengan poin 85,49,” katanya.
Untuk mencapai prestasi tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. “Salah satu kunci suksesnya, yakni memberdayakan UMKM dan melibas rentenir melalui pendirian lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah pada 2018 lalu.”
Jika dirunut ke balakang, ungkapnya lagi, pada 2017 jumlah pengusaha kecil atau pelaku UMKM yang terjerat “lintah darat” mencapai 80 persen. “Lalu 2019 menurun menjadi 14 persen dan 2020 tinggal dua persen lagi. Best practice ini juga telah saya rangkum dalam sebuah buku ‘Ala Aminullah Perangi Rentenir’.”
Dan dengan kerendahan hati, mantan Dirut Bank Aceh ini pun berharap upaya pihaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Rentenir ini harus kita perangi bersama karena selain memiskinkan masyarakat, juga bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang telah kami lakukan semoga dapat diamati, tiru, dan modifikasi atau ATM oleh daerah lain,” ujarnya di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Menyahuti harapan Aminullah tentang peningkatan peran JKPI dalam upaya pelestarian cagar budaya, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal menyebut salah satu hasil mufakat pihaknya adalah melahirkan ibukota kebudayaan “Ini merupakan produk Pra Kongres V JKPI, dan menetapkan Banda Aceh sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia tahun 2021.”
Menurutnya, program tersebut bukan baru sekarang terbersit, “Tapi sudah ada preseden dari negara-negara lain, seperti di Eropa, Arab, dan Amerika Latin. Ibukota kebudayaan menjadi pemicu bagaimana suatu kota bisa bangkit dan bangga akan potensi budayanya. Untuk itu, saya berharap kita semua mendukung gerakan ini yang akan di-launching di Kota Bogor pada Kongres V mendatang,” katanya.
Katanya lagi, jika pemerintah pusat tengah menggodok pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan, dan Jakarta tetap sebagai ibukota ekonomi negara, “Hari ini kita patut bersyukur Banda Aceh menjadi Ibukota Kebudayaan Indonesia. Predikat ini secara reguler setiap tahunnya akan ditentukan sesuai karakteristik suatu kota anggota JKPI.”
Seminar Internasional JKPI sendiri dimoderatori oleh Gaura Mancacaritadipura. Adapun narasumber yang hadir, yakni Ketua Dewan Pakar JKPI Taufiq Rahzen dan Arkeolog Cagar Budaya Dr Husaini. Secara virtual juga hadir representatif Unesco-Jakarta Moe Ciba dan Ketua NGO Algine asal Republik Kyrgystan Dr Aitpaeva Gulnara. (Jun)