Jakarta – Banda Aceh siap menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh telah memiliki infrastruktur untuk menjalankannya.
Kesiapan menjadi pilot project DDP disampaikan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq SE MSi di hadapan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dan dan anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kemendagri mengundang Bakri Siddiq bersama 20 Wali Kota dan Bupati ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan DDP dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB, Dr Sofyan Sjaf.
“Banda Aceh punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, namun kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya,” kata Bakri.
Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh seharusnya berbasis DDP. Sebab sangat kaya dengan kekhasan potensi dan tantangan yang dihadapi.
“Bayangkan Banda Aceh punya 90 gampong, punya potensi berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien,” sebut Bakri.
Ia optimis dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, maka DDP dapat segera diimplementasikan dengan maksimal. Jika Kemendagri merestui Banda Aceh menjadi pilot projek DDP, Bakri juga yakin penerapannya bakal menjadi reverensi nasional.
“Kita sudah pelajari konsep DDP dan lesson learn sejumlah kabupaten/kota juga menjadi input menarik. Sebanarnya, kita memang sangat membutuhkan DDP sebagai basis menjalankan roda pemerintahan dengan fokus mendorong desa menjadi mandiri,” pungkas Bakri.