Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM meminta Pemerintahan Gampong segera menginput dan mengupdate data Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
Permintaan ini disampaikan Aminullah saat membuka sosialisasi pemanfaatan data SIPBM sebagai sumber perencanaan pembangunan gampong, Senin (7/1/2019) di Aula Bappeda Kota Banda Aceh.
Sosialisasi ini diikuti oleh para Keuchik dan perangkat gampong dalam Kota Banda Aceh. Turut hadir, Ketua Komisi C DPRK Banda Aceh, Mahyiddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Syukri, Kepala Bappeda, Ir Gusmeri MT, Kepala Disperindagkop dan UKM, T Iwan Kesuma dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Dwi Putrasyah.
Kata Wali Kota, SIPBM merupakan aplikasi berbasis website yang berisikan informasi database pembangunan dari level gampong. Database ini saling terhubung antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diintegrasikan dengan database kependudukan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur gampong dan masyarakat.
“Jadi segera diinput, bagi yang sudah ada juga harus diupdate karena SIPBM ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, sebagai evidence base planning. Sebagai hidden detector juga, karena menjadi alat untuk mengetahui permasalahan langsung yang harus di intervensi sehingga dapat sejalan dan tepat sasaran,” ujar Aminullah.
Selain itu, data ini juga sangat bermanfaat bagi legislatif karena dapat digunakan sebagai sumber data akurat untuk mengusulkan berbagai program terkait reses atau pokir yang tepat sasaran. SIPBM ini juga disebut Wali Kota sebagai inovasi perencanaan program baru.
“Jadi ini sangat penting. Saya minta semua gampong segera menginput data SIPBM ini,” pinta Aminullah.
Bagi pemerintahan gampong sendiri, aplikasi ini sangat berguna sebagi sumber data perencanaan pembangunan gampong yang selama ini terindikasi kesulitan mendapatkan program atau kegiatan sehingga berakibat pada lambannya penyerapan APBG.
“Dengan menggunakan data SIPBM, dapat menjadikan pemanfaatan dana desa lebih efektif karena dalam SIPBM ini dapat dilihat semua permasalahan gampong. Data kesehatan, ekonomi, data kemiskinan, pengangguran, anak yatim hingga kualifikasi pendidikan penduduk juga dimasukkan. Aplikasi ini merupakan kondisi riil gampong nantinya, jadi lebih efektif dalam merancang program,” jelas Aminullah.
Data dari Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, hingga Januari 2019 masih ada 28 gampong yang belum menginput data SIPBM sama sekali.
Namun ada sejumlah gampong yang sudah menginput data lengkap hingga 100 persen. (mkk)