Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh HM Ali Basyah mengaku bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan belum maksimal, sehingga perlu penanganan serius bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. “Program pemberdayaan tersebut belum maksimal dilakukan karena terbentur masalah anggaran. Masalah ini juga harus ditangani dengan serius, sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan,” katanya di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, belum maksimalnya program pemberdayaan tersebut juga disebabkan minimnya alokasi dana yang dianggarkan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Semestinya, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana yang bersumber dari APBK minimal 10 persen setiap tahun, sehingga program bisa dilaksanakan secara maksimal.
“Kalau pemerintah kabupaten/kota bersedia mengalokasikan dana 10 persen dalam APBK, maka akan dapat memperkuat program pemberdayaan masyarakat,” katanya. Oleh karena itu, BPM Provinsi Aceh terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat harus singkron antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi ini perlu untuk menghindari terjadi dualisme penanganan.
BPM Provinsi Aceh akan mengevaluasi semua kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menghindari tumpang tindih program dengan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.”Evaluasi ini bertujuan untuk memantapkan program pemberdayaan masyarakat, baik yang didanai pemerintah pusat dan provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga berjalan maksimal di masa mendatang,” ujar HM Ali Basyah.(ant)
Leave a Reply