BANDA ACEH – Keuchik Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Qamaruzzaman, mempertanyakan pengelolaan aset pasar hewan yang berlokasi di desanya. Pasalnya, hingga kini pasar yang dibangun sejak 2009 dengan dana hampir satu miliar rupiah, hingga kini belum jelas kapan difungsikan.
Hal itu diungkap Keuchik Pango Raya dalam pertemuan dengan anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi PKS DP-3 (Syiah Kuala-Ulee Kareng), Mukminan, di Kantor DPC PKS Ulee Kareng, Jumat (6/8). “Kegiatan yang difasilitasi DPC Ulee Kareng ini merupakan bagian dari kegiatan serap aspirasi. Ini juga menjadi kegiatan serap aspirasi terakhir untuk periode sebelum Ramadan,” ujar Mukminan kepada Serambi Sabtu (7/8).
Sebelumnya, pertanyaan seputar pengoperasional pasar hewan Pango ini juga disampaikan sejumlah masyarakat setempat, seperti dilansir harian ini awal Juni lalu. Saat itu, beberapa warga setempat menilai proyek tersebut sia-sia, terlalu dipaksakan, dan terkesan hanya menghabiskan uang.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Banda Aceh, Ir Zulkifli Syahbuddin, yang dikonfirmasi Serambi saat itu, mengatakan pasar tersebut segera difungsikan dalam tahun ini. Zulkufli juga mengatakan, pengelolaan pasar tersebut sudah diserahkan kepada Camat Ulee Kareng, dan untuk hari pekan sudah ditetapkan pada hari Kamis.
Mukminan menyatakan, pertanyaan seputar pengoperasional pasar hewan itu merupakan salah satu masukan dari sejumlah persoalan yang disampaikan Keuchik Pango dalam pertemuan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seputar masalah desa dan pelayanan publik dari Pemko Banda Aceh, kata Mukminan, juga diungkap oleh Keuchik Ilie dalam pertemuan serupa pada bulan Juni lalu, juga oleh Keuchik Lamteh (bulan April), dan dengan mukim (bulan Mei).
Ia menuturkan, kegiatan serap aspirasi ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti tentang perkembangan gampong, baik dari segi fisik pembangunannya (jalan, sanitasi, air bersih), syariat Islam, serta persoalan-persoalan lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat gampong.
“Banyak hal yang disorot, terutama soal batas gampong antardesa di Ulee Kareng belum ada kejelasan, pengelolaan aset pasar hewan Pango belum ada kejelasan kapan dioperasionalkan, air bersih belum merata, utang gampong belum terbayar gara-gara ADG 2009 hanya direalisasikan 50 persen saja oleh pemko, dan lainnya,” ujar Mukminan.
Selain itu, kata dia, para perangkat desa meminta agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kota harus berkoordinasi dengan aparat desa dalam melaksanakan program di suatu desa. “Program-program kegiatan di gampong yang dilaksanakan pemda atau pemko berkoordinasi dengan aparatur gampong. Jangan ketika ada masalah baru keuchik dilibatkan,” ungkap Mukminan.(nal)
apapPAPAPAPAappapa