* Penghasilan Rp 450 Ribu/Bulan
BANDA ACEH – Dari jumlah 224.209 Kepala Keluarga (KK) masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh, sebanyak 7.853 KK di antaranya merupakan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data tersebut diketahui berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tahun 2010.
Kepala BPS Kota Banda Aceh, M Marwan menyebutkan, jumlah 7.853 KK penduduk tersebut dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu fakir sebanyak 4.222 KK dan miskin 3.631 KK. Para penduduk tersebut, kata Marwan, berpenghasilan antara Rp 450 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. “Masuk dalam kategori fakir jika penghasilan yang diperoleh setiap bulan, tidak lebih dari Rp 450 ribu. Sedangkan kategori miskin berpenghasilan di atas Rp 450 hingga Rp 900 ribu,” kata Marwan kepada Serambi, Sabtu (18/9) kemarin.
Penghasilan per bulan, sebut Marwan, merupakan salah satu indikator untuk menilai dan menetapkan kategori masyarakat miskin dan fakir. Di samping ada 14 indikator lainnya. Namun, untuk masalah ini, Marwan mengatakan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) yang lebih memahaminya secara mendetil.
Sementara itu, Kadinsosnaker Kota Banda Aceh, Purnama Karya, yang ditemui secara terpisah mengatakan, meski angka kemiskinan tahun 2010 mencapai 7.853 KK, namun menurutnya angka itu menurun sedikit dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009. Namun, Purnama tidak menyebut secara rinci berapa jumlah penurunannya.
Terkait indikator untuk menetapkan kategori miskin dan fakir, Purnama menjelaskan, di antaranya mereka yang tidak punya pekerjaan tetap, berpendidikan rendah, dan penghasilan rata-rata per bulan antara Rp 450 ribu hingga Rp 900 ribu. Indikator lainnya, kata Purnama, mereka hanya mampu berobat di tingkat Puskesmas.
Menurut Purnama, sebagai upaya memperkecil angka kemiskinan dari tahun ke tahun, Pemko Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya seperti pemberian modal usaha dan pelatihan kepada masyarakat. “Kita terus membekali pelatihan skill sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain Dinsosnaker, pelatihan juga sering dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Baitul Mal, dan instansi lainnya,” pungkasnya.(mir)
Leave a Reply