City Sanitation Summit Ke-10

BANDA ACEH – Pemerintah daerah diminta mengalokasikan dana dalam APBD untuk pembangunan sanitasi di wilayahnya. Selain itu, daerah juga harus punya komitmen untuk membentuk suatu lembaga khusus yang menangani masalah sanitasi. Sehingga pembangunan di sektor tersebut akan berjalan dengan baik.
“Langkah itu perlu dilakukan untuk tercapainya target program Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Karena pembangunan sanitasi yang dapat memberikan kenyamanan kepada warga merupakan hal penting dalam MDGs,” kata Direktur Penataan Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Dadang Soemantri Mochtar saat membuka City Sanitation Summit Ke-10 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (30/5) pagi.

Kegiatan itu diikuti oleh 148 peserta dari 36 kabupaten/kota seIndonesia yang merupakan anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi). Turut hadir pada pembukaan itu Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, anggota DPRK Banda Aceh, pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh, serta sejumlah undangan lainnya.

Dengan adanya komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, menurut Dadang, pembangunan sanitasi itu tidak semata-mata menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi menjadi kewajiban bersama. “Pembangunan sanitasi harus menjadi tugas wajib pemerintah pusat hingga daerah. Karena itu menjadi bagian pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan itu, lanjut Dadang, pemerintah daerah harus memasukkan masalah sanitasi dalam rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam rencana itu, kata dia lagi, juga harus dijelaskan target serta alokasi dana sehingga komitmen membangun infrastruktur sanitasi bukan sekadar wacana. Apalagi, tambah Dadang, pemerintah pusat telah menempatkan pembangunan sanitasi sebagai skala prioritas yang dituangka dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh, Ir Mawardy Nurdin M EngSc dalam sambutannya mengatakan sesuai tema utamanya yaitu “Bertekad Mewujudkan Pencapaian Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi,” maka City Sanitation Summit (CSS) Ke-10 kiranya menjadi forum pertukaran pengalaman kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi permukiman.

Menurut Mawardy, komitmen Banda Aceh dalam percepatan pembangunan sanitasi telah dimulai sejak pembentukan Tim Sanitasi Kota Banda Aceh pada tahun 2008. Tim Sanitasi Kota Banda Aceh telah juga merampungkan Buku Putih Sanitasi atau Sanitation White Book dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). “Tahun ini kita juga mendapat bantuan dari Pemerintah Australia (AusAid) dalam bentuk Program Hibah Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi (P2S). Namun, kita tetap butuh tambahan dana untuk melaksanakan program tersebut,” jelas Walikota.

Salah satu kegiatan sanitasi bidang persampahan air limbah yang sedang diimplementasikan pihaknya, sebut Mawardy, adalah Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) berupa pembangunan septic tank komunal dan MCK Plus di beberapa kecamatan dalam Kota Banda Aceh dan peningkatan kualitas fasilitas TPA Gampong Jawa sehingga mencapai target yang menjadi TPA dengan System Sanitari Landfill.

Sementara pada sore kemarin, semua peserta Rakernas Akkopsi menuju Taman Sari Banda Aceh untuk mengikuti pembukaan kegiatan dan kunjungan ke stand Pameran Banda Aceh Eco-Techno Exhibition (BAETE) 2011. Pemeran yang berlangsung hingga 1 Juni mendatang itu diikuti  18 lembaga yang terdiri dari SKPD, BPPT, NGO, serta sejumlah di lingkungan Pemko Banda Aceh. Sementara pada malamnya (tadi malamred), peserta CSS Ke-10 mengikuti acara penutupan kegiatan itu di Balai Kota Banda Aceh.(jal)

sumber : http://aceh.tribunnews.com