Pada tanggal 21 s/d 23 Oktober 2013, Sdr. Arliadi, SP (Kasubbid Pengembangan Partisipasi Masyarakaat pada BPM Kota Banda Aceh) menjadi peserta Rapat Koordinasi NAsional Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diselenggarakan oleh Dirjen PMD Kemendagri di NAM Hotel Jl. Angkasa Kav. B 10 No 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. utusan lainnya dari Provinsi Aceh adalah :
- Effendi ( BPM Aceh)
- Cut Erlita (BPM Aceh Besar)
Maksud : Dalam rangka pembinaan dan Penguatan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu) secara Nasional melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP) .
Tujuan : sebagai forum koordinasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu Pusat dan Daerah, melalui peningkatan kualitas data dan informasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kegiatan :
- Pembukaan oleh Dirjen PMD (Bapak Tarmizi A Karim)
- Kebijakan Penguatan Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu oleh Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (Nata Irawan, SH.M.Si)
- Pengembangan Sistem Informasi Posyandu dalam Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu oleh Prof DR Agus Suwandono (Guru Besar UNDIP)
- Manajemen Data dan Informasi Program Pemberdayaan dan Pemerintah Desa/Kelurahan pada Ditjen PMD oleh Bapak Ketut (Kabag Perencanaan Ditjen PMD)
- Pendataan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu oleh Galopong Sianturi MPH, (Kasubbid Bina Kewaspadaan Gizi pada Dit. Bina Gizi Kemenkes)
- Evaluasi Pelaksanaan Penguatan SIP di Daerah melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen PMD oleh ibu Sri Subekti, Kasubbag PKK Ditjen PMD
- Pelaksanaan SIP di Kota Tangerang Drs. H. Ahsan Annahar, MM (Kepala BPMKB Kota Tangerang)
- Implementasi Pelaksanaan Pendataan SIP melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat oleh Ketua Pokja IV Kabupaten Bandung Barat
- Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara pada Ditjen PMD oleh Bapak Mardiyana, (Kabag Umum Ditjen PMD)
- Diskusi Rencana Tindak Lanjut dengan moderator Agus Ginanjar, SH
- Pembulatan/membuat kesimpulan
- Penutupan
Kesimpulan/Rekomendasi
- Pengelolaan Posyandu dari oleh dan untuk masyarakat. Peran pemerintah adalah memberikan pembinaan melalui lintas sektor secara koordinasi dan sinergi dalam wadah Pokjanal dan Pokja Posyandu;
- Pendataan dan pelaporan Posyandu melalui SIP akan meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas Posyandu, sehingga dapat meningkatkan strata Posyandu;
- Pengolahan data dan informasi serta pelaporan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dilaksanakan secara berkala, sesuai hasil kesepakatan pendataan SIP tahun 2000;
- Pendataan SIP secara Online diserahkan pelaksanaannya kepada masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kreativitas, modifikasi sesuai keadaan dan kemampuan masing-masing;
- Menyepakati format SIP yang digunakan adalah 7 format SIP PKK sesuai hasil kesepakatan tahun 2000;
- Melaksanakan sosialisasi kembali Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu, mengingat adanya pergantian (mutasi) pejabat dan Staf yang melaksanakan SIP di era otonomi daerah;
- Pentingnya Sosialisasi Tentang SIP secara berjenjang dan kontinue dalam rangka penguatan pembinaan posyandu;
- Pembentukan dan penguatan Sekretariat Pokjanal/Pokja Posyandu Provinsi, Kab/Kota paling lambat tahun 2014;
- Mendukung anggaran penguatan SIP untuk kegiatan Rapat koordinasi SIP Provinsi dan Kab/Kota, sebagai forum koordinasi daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, rapat rutin anggota Pokjanal Posyandu, pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi;
- Melaksanakan penyelesaian proses Hibah Komputer SIP sesegera mungkin dalam rangka tertib administrasi.
materi :
Bandung Barat PRESENTASI RAKORNAS POKJANAL
KESIMPULAN Rakor SIP 2013 opt 1
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI DITJEN PMD
Perkembangan Sistem Informasi Posyandu
Leave a Reply